Waykanan–Menghadapi sorotan tajam publik terkait gelontoran dana miliaran rupiah untuk urusan perut di tengah hancurnya infrastruktur, Sekretariat Daerah (Setdakab) Kabupaten Way Kanan melalui Machiavelli Herman Tarmizi Selaku Sekda akhirnya buka suara. Alih-alih meredam polemik, penjelasan yang disampaikan justru memperlihatkan jurang pemisah antara kaku nya prosedur administratif birokrasi dan penderitaan nyata masyarakat di jalanan.
Di saat roda perekonomian warga dan kendaraan pengangkut hasil bumi harus berjuang melewati kubangan lumpur serta jalanan berlubang di berbagai penjuru Way Kanan, Setdakab justru tampil dengan performa anggaran konsumsi yang luar biasa subur. Bagaimana tidak, total anggaran makan dan minum dalam dua tahun terakhir (2025–2026) menembus angka fantastis Rp4.622.200.000.
Yang paling memukul nalar publik, kebijakan ugal-ugalan ini terang-terangan menumbur dan mengkhianati prinsip efisiensi anggaran yang sedang digaungkan dan berjalan ketat secara nasional maupun daerah sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Di saat instansi pemerintah lain berlomba-lomba melakukan rasionalisasi dan mengetatkan ikat pinggang demi penghematan fiskal, Setdakab Way Kanan justru asyik memanjakan lidah para pejabatnya.
Sekretaris Jenderal Lembaga Gerakan Masyarakat Keadilan (GEMAK), Indra Dodi Gunawan, S.H. memberikan tanggapan keras dan membongkar berbagai kejanggalan serta anomali logika dari poin-poin klarifikasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah.
Menurut Indra, klaim pembelaan administratif yang berlindung di balik Standar Biaya Masukan (SBM) dan mekanisme e-purchasing katalog elektronik tidak bisa serta-merta menutupi pelanggaran telak terhadap prinsip efisiensi anggaran yang wajib dijunjung tinggi pada tahun 2025–2026 ini. Ia menyoroti pergeseran pos yang sangat tidak wajar dan mencederai semangat penghematan negara.
“Secara total angka memang hanya naik sekitar 14,8% dari Rp2,15 miliar pada 2025 menjadi Rp2,47 miliar pada 2026. Tapi lihat pergeseran posnya yang sangat menampar prinsip efisiensi! Di saat negara dan daerah teriak-teriak soal pentingnya efisiensi anggaran 2025–2026, pos belanja makan minum jamuan tamu di Setdakab malah melonjak gila-gilaan sebesar **271,3%**, dari hanya Rp550 juta di tahun 2025 meroket drastis menjadi **Rp2.042.200.000** pada tahun 2026. Ini jelas-jelas bentuk pengabaian terhadap komitmen efisiensi fiskal,” ungkap Indra Dodi Gunawan, S.H.
Lebih lanjut, Indra membedah betapa tidak masuk akalnya simulasi volume harian dari anggaran jamuan tamu yang menembus angka Rp2,04 miliar tersebut. Jika diuji menggunakan Standar Harga Satuan (SHS), angka itu menyisakan pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yang makan setiap hari di kantor pemerintah di tengah krisis anggaran.
“Coba kita uji pakai nalar sehat dan semangat efisiensi. Jika berasumsi pada tarif jamuan rumah dinas sebesar Rp50.000 per porsi, anggaran itu setara dengan 40.844 porsi dalam setahun—artinya ada **112 porsi tamu setiap hari** tanpa libur termasuk hari Sabtu dan Minggu. Atau jika pakai asumsi tarif VIP Rp110.000 per porsi, itu artinya ada **51 porsi tamu VIP setiap hari** sepanjang tahun tanpa henti! Di tengah mandat efisiensi 2025–2026, tamu agung siluman dari mana yang datang setiap hari ke Setdakab Way Kanan sampai menghabiskan jatah makan sebanyak itu? Ini kuat dugaan mengarah pada **penggelembungan jumlah tamu (mark-up volume)**,” tegasnya.
Indra juga mencium aroma tidak sedap di balik klaim penggunaan katalog elektronik dan pelibatan UMKM lokal. Berdasarkan penelusuran lembaganya, metode *e-purchasing* tersebut sangat rentan disalahgunakan dan justru mencederai keadilan ekonomi di tengah hantaman efisiensi.
“Jangan berlindung di balik kata ‘UMKM lokal’. Kami menduga ada praktik pengkondisian di mana paket-paket pengadaan miliaran rupiah tersebut sengaja dipecah-pecah atau dimenangkan oleh segelintir UMKM tertentu yang disinyalir kuat **terafiliasi dengan oknum internal di dalam pemerintahan** sendiri,” tambah Indra.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak terkecoh dengan klaim audit BPK RI tahun 2025 yang sering digaungkan pemerintah daerah. Menurutnya, hasil audit BPK tahun 2025 tersebut hanya menguji realisasi anggaran tahun lalu saat pos jamuan masih berada di angka Rp550 juta.
“Audit BPK untuk tahun anggaran 2026 yang mencatat lonjakan fantastis pos tamu hingga Rp2,04 miliar itu baru akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Jadi jangan mengklaim seolah lonjakan jumbo yang menumbruk prinsip efisiensi di tahun 2026 sudah bersih dari temuan,” pungkasnya tajam.
### Poin-Poin Klarifikasi dan Hak Jawab Setdakab Way Kanan
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, pihak Setdakab Way Kanan sebelumnya telah menyampaikan surat tanggapan dan hak jawab resmi untuk meluruskan narasi yang beredar. Berikut adalah rangkuman poin-poin klarifikasi yang disampaikan oleh pihak instansi terkait:
1. **Kebenaran Anggaran dan Transparansi Data**
Pihak Setdakab membenarkan besaran angka pagu anggaran makan minum rapat, fasilitasi tamu, dan aktivitas lapangan untuk tahun 2025 dan 2026 tersebut. Mereka mengeklaim bahwa seluruh Rencana Pengadaan dan Realisasi telah dipublikasikan secara transparan serta akuntabel melalui website resmi LKPP RI di laman *data.inaproc.id*.
2. **Berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM)**
Setdakab menjelaskan bahwa penganggaran tersebut telah direncanakan dengan baik, terdistribusi ke berbagai bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta besarannya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan terkait satuan biaya konsumsi rapat atau pertemuan.
3. **Mekanisme Pengadaan Melalui E-Purchasing**
Proses pengadaan barang dan jasa diklaim telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, yakni menggunakan metode *E-Purchasing* melalui pembelian lewat katalog elektronik LKPP dengan melibatkan penyedia UMKM lokal.
4. **Landasan Hukum Fasilitas Tamu**
Terkait pos kegiatan makan minum fasilitasi tamu, pihak setdakab menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada tamu dan masyarakat, sekaligus bagian dari Biaya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. **Klaim Hasil Audit BPK RI**
Pihak setdakab juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 dengan hasil capaian yang baik.
6. **Apresiasi terhadap Kritik Publik**
Di bagian akhir tanggapannya, Setdakab Way Kanan menyatakan sangat menghargai dan mengapresiasi perhatian, kritik, serta saran dari berbagai pihak termasuk media, yang akan terus menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan pengelolaan anggaran untuk pembangunan Kabupaten Way Kanan. (TIM/Redaksi)
