BANDAR LAMPUNG — Tindak pidana korupsi di sektor strategis seperti pendidikan kembali menjadi sorotan tajam. Dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri 1 Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp274.060.000, memunculkan perdebatan hukum yang serius.
Meskipun pihak sekolah telah berupaya mengembalikan dana tersebut ke kas negara, langkah ini dinilai oleh berbagai pihak tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, modus operandi yang digunakan dalam kasus ini tergolong sistematis. Diduga kuat terdapat pemalsuan dokumen publik berupa nota belanja fiktif—mulai dari Alat Tulis Kantor (ATK) hingga konsumsi rapat—yang dicetak dan distempel secara sepihak oleh pihak sekolah untuk menutupi celah administrasi.
Selain itu, terdapat indikasi pengalokasian dana yang melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP. Dana pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi peserta didik, diduga kuat dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, seperti pembayaran insentif Kepala Sekolah, iuran Musyawarah Kepala Sekolah Sejawat (MKKS), biaya *study tour* guru, hingga pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).
Menanggapi temuan audit ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung mengambil pendekatan administratif dan pembinaan. Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdikbud Provinsi Lampung, Halimatusakdiah, M.Pd., menyatakan bahwa institusinya menghormati proses pemeriksaan BPK RI.
Halimatusakdiah menegaskan bahwa pengembalian dana ke kas negara adalah bagian dari mekanisme tindak lanjut temuan audit. Ia mengedepankan asas praduga tak bersalah dan meminta semua pihak menunggu proses klarifikasi secara utuh sebelum menyimpulkan adanya kesalahan personal.
“Kami perlu melihat persoalan ini secara utuh dan objektif. Tidak tepat jika kita langsung memberikan penilaian atau menyimpulkan adanya kesalahan pribadi sebelum seluruh fakta, kronologi, dan tanggung jawab masing-masing pihak dipahami secara menyeluruh,” ujar Halimatusakdiah.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan dana pendidikan ke depannya harus senantiasa transparan, akuntabel, dan berpihak murni pada kepentingan peserta didik.
Namun, pendekatan administratif ini menuai kritik keras dari kalangan pengamat hukum dan pendidikan. Haikal, seorang pengamat pendidikan dan kebijakan publik di Lampung, menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana korupsi, iktikad baik mengembalikan kerugian negara hanyalah salah satu aspek yang meringankan, bukan alat untuk menggugurkan unsur pidana itu sendiri.
“Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, pengembalian dana temuan tidak serta-merta menggugurkan pertanggungjawaban dugaan pidana bagi para pelakunya. Pemalsuan dokumen publik dan manipulasi laporan keuangan negara adalah kejahatan serius yang mencederai marwah dunia pendidikan,” tegas Haikal.
Haikal menilai, modus operandi seperti yang terjadi di SMKN 1 Sekampung ini merupakan preseden buruk jika hanya diselesaikan dengan sanksi di atas kertas atau pengembalian uang. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan rasa impunitas bagi oknum birokrat yang mencoba “membeli” keselamatan hukum dengan mengembalikan uang negara.
Oleh karena itu, ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, untuk tidak ragu mengambil alih dan mengusut tuntas perkara ini hingga ke meja hijau. Indikasi kerugian negara, unsur penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
“Satu hal yang pasti: dunia pendidikan tak boleh lagi menjadi ladang empuk bagi para birokrat bertangan kotor. APH harus hadir untuk memberikan efek jera dan memastikan integritas institusi pendidikan di Lampung tetap terjaga,” pungkas Haikal. (Red/tim)